MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI PUSKESMAS

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi/ instansi. Organisasi modern sebagian besar telah menerapkan manajemen dalam setiap kegiatannya, baik secara sederhana maupun menyeluruh. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan instansi, aparatur dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.
Paradigma baru Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas) di era-desentralisasi, Puskesmas merupakan unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan yang merupakan unit pelaksana tehnis dinas (UPTD). Kriteria umum yang dimiliki diantaranya memiliki rencana, program dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan dengan didukung oleh tiga faktor yaitu sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana kerja.

Puskesmas Sungkai sebagai organisasi pemerintah telah lama menerapkan manajemen dalam setiap proses aplikasi kegiatan. Sistem Imformasi Manajemen Puskesmas ( SIMPUS ) merupakan salah satu perwujudan penerapan manajemen dalam pencapaian setiap tujuan Puskesmas .
Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas telah lama diterapkan seiring dengan makin berkembangnya Puskesmas ke era- desentralisasi. Setiap kebijakan yang dijalankan harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia bidang kesehatan yang ada. Profesi kesehatan juga telah berkembang menjadi jabatan fungsional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai tingkat keahlian atau profesi yang dijabatnya.

A. UNSUR MANAJEMEN PUSKESMAS SUNGKAI
1. MAN, merupakan sumber daya manusia di Puskesmas yang terdiri dari : Kepala Puskesmas, Dokter,Dokter gigi, Ahli Kesehatan Masyarakat, Apoteker, Perawat, Bidan, Analis Kesehatan, Perawat gigi,Sanitarian, Ahli Gizi ( Nutrisionis ) dan lainnya
2. MONEY, merupakan unsur pembiayaan atau anggaran di Puskesmas. Uang masuk dapat berupa uang operasional kegiatan rutin Puskesmas pertriwulan, uang operasional kegiatan luar gedung Puskesmas , Uang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin( Jamkesmas) maupun uang pengembalian jasa pelayanan kesehatan dasar (PKD) 24 jam bersubsidi. Uang Keluar adalah uang yang digunakan sebagai pengeluaran kegiatan rutin Puskesmas, dalam gedung maupun luar gedung yang pembukuannya dilakukan oleh Bendaharawan Pengeluaran Puskesmas.
3. METHODE, merupakan cara-cara yang dijalankan Puskesmas Sungkai untuk mencapai tujuan organisasi /misi Puskesmas, yaitu dengan penerapan pendekatan Basix Six ( 6 upaya kesehatan wajib ) meliputi : Promosi Kesehatan, Peningkatan gizi Masyarakat, Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) , Pengobatan, Kesehatan ibu dan anak dan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Lingkungan . Selain itu, dalam upaya pendekatan spesifik kepada masyarakat sekitar telah diterapkan upaya kesehatan pengembangan dan Inovatif, seperti Unit Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Sungkai
4. MACHINES, merupakan sarana kesehatan yang digunakan Puskesmas Sungkai untuk mencapai tujuan organisasi seperti : Gedung Puskesmas Sungkai, UGD Puskesmas Sungkai, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (POSKESDES), Pondok Bersalin Desa ( POLINDES), Mobil Puskesmas Keliling.
5. MATERIALS, merupakan prasarana kesehatan atau bahan-bahan yang digunakan untuk pelayanan seperti : alat-alat kesehatan , alat-alat laboratorium kesehatan sederhana, materi penyuluhan kesehatan , buku-buku petunjuk .
6. MARKET, merupakan sasaran / pasar yang akan diberikan pelayanan, yaitu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik yang sehat maupun yang telah sakit.
7. MINUTES / TIME , adalah waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam penerapan manajemen, Puskesmas Sungkai telah secara rutin melakukan perencanaan waktu pencapaian tujuan yang dirumuskan pada Minilokakarya Puskesmas. Pelaporan hasil pencapaian kegiatan tahunan tadi dirumuskan berupa Laporan Tahunan Puskesmas dan Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas
B. DASAR-DASAR MANAJEMEN PUSKESMAS SUNGKAI
Sebagai organisasi pemerintah, penerapan dasar-dasar manajemen di Puskesmas Sungkai tidak terlepas dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, misalnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Permenkes Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakkan dasar Puskesmas, Puskesmas di Kabupaten Banjar dan Kepmenkes nomor 1457/MEMKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dan Peraturan Bupati Banjar nomor 26 tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Puskesmas di Kabupaten Banjar.
C. BIDANG DAN SISTEM MANAJEMEN PUSKESMAS SUNGKAI
Penerapan manajemen di Puskesmas Sungkai selama ini lebih mengarah kepada Manajemen Sumber Daya Manusia dengan pendekatan berdasarkan keahlian/ profesi, manajemen perkantoran berdasarkan SIMPUS dan Manajemen Mutu dengan pendekatan berdasarkan prosedur tetap ( protap ), standar mutu pelayanan. Sebagai organisasi modern, Puskesmas Sungkai menerapkan sistem manajemen terbuka ( partisipasi ) berdasarkan tife manajemen professional
D. WEWENANG
Dengan paradigma baru dimana Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Puskesmas Sungkai saat ini dipegang oleh seorang Kepala UPT Puskesmas sederajat dengan pejabat eselon IV a. Dalam penerapan wewenang menggunakan desentralisasi karena sebagian besar Kepala Puskesmas juga merupakan tenaga profesi yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.
E. STRUKTUR DAN TUJUAN ORGANISASI
Menurut Peraturan Bupati Banjar nomor 26 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Puskesmas di Kabupaten Banjar, struktur dan bagan organisasi Puskesmas menggunakan struktur organisasi lini,staf dan fungsional. Pimpinan Puskesmas disebut Kepala UPT Puskesmas dan dibantu oleh kepala urusan tata usaha (pejabat struktural), dibawah Kaur TU ada staf yang mengurusi kepegawaian, keuangan dan barang/logistik.Dibawah langsung kepala Puskesmas terdapat enam orang kepala unit program pokok , satu orang kepala unit pengembangan serta beberapa orang pengelola Puskesmas Pembantu. Kepala unit dan pengelola Puskesmas Pembantu umumnya dijabat oleh pejabat fungsional .
Sebagai instansi pemerintah, Puskesmas Sungkai merupakan organisasi sosial yang bertujuan memberikan pelayanan dengan prinsip kegiatannya bersifat pengabdian sosial kepada masyarakat.
Tujuan organisasi Puskesmas Sungkai tercermin dalam Motto, Visi,Misi dan Fungsi Puskesmas Sungkai sebagai berikut ;
1. Motto :
“ S E H A T I “ ( Sehat jasmani,Sehat Hati/Rohani dan sehat Iman/Spiritual )
2. Visi
Mewujudkan Kecamatan Simpang Empat Sehat yang merupakan bagian integral dari Kabupaten Banjar Sehat 2010
3. Misi
a. Menggerakkan pembangunan kecamatan yang berwawasan kesehatan
b. Mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat
c. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
4. Fungsi Puskesmas
a. Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Dapat diukur melalui Indek Potensi Tatanan Sehat (IPTS), yaitu
1) Tatanan Sekolah ( TK,SD, SMP, Madrasah , Pesantren )
2) Tatanan Tempat Kerja ( Kantor, Pabrik, Tempat kerja di pertanian, perkebunan industri rumah tangga)
3) Tatanan tempat- tempat umum ( Pasar, tempat ibadah, warung )
b. Memberdayakan Masyarakat dan Memberdayakan keluarga
Adalah segala fasilitasi yang bersifat non –instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat
c. Memberikan Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama
Pada era desentralisasi ini, program Puskesmas dibedakan menjadi program kesehatan dasar dan program kesehatan pengembangan. Program Kesehatan dasar di Puskesmas Sungkai adalah program minimal yang harus dilaksanakan yang dikemas dalam “ basic Six “, yaitu ;
1) Promosi Kesehatan
2) Kesehatan Lingkungan
3) Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB
4) Perbaikan Gizi
5) Pemberantasan Penyakit Menular
6) Pengobatan
Sedangkan program pengembangan / inovatif yang dijalankan di Puskesmas Sungkai adalah Puskesmas dengan fasilitas UGD (Unit Gawat Darurat) ,Program Mata dan jiwa ,Kehatan Gigi,Perkesmas,Kesehatan Lansia.
Gambar 2 : Kegiatan sikat gigi missal yang dilakukan oleh Dokter Gigi
Puskesmas Sungkai pada siswa SD, merupakan salah satu
wujud pelaksanaan fungsi Puskesmas
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI PUSKESMAS SUNGKAI
A. MANAJEMEN SDM DI PUSKESMAS
Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan Puskesmas di era desentralisasi adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia bidang kesehatan. Unsur SDM bidang kesehatan merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dipenuhi untuk tercapainya secara efektif tujuan organisasi.
Sebagai organisasi pemerintah, SDM kesehatan merupakan pegawai atau aparatur pemerintah sehingga manajemen yang mengaturnya lebih mengarah kepada manajemen kepegawaian atau manajemen personalia. Unsur MAN pada manajemen kepegawaian berpegang pada peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku saat ini. Karena dipandang sebagai manajemen kepegawaian, menurut SP Hasibuan (2008) memiliki perbedaan dengan manajemen SDM.
Manajemen personalia memiliki berbagai macam pengertian ,diantaranya ;
a. Manajemen personalia adalah penyedia kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka ( Dale Yoder )
b. Manajemen personalia adalah lapangan manajemen yang bertalian dengan perencanaan, pengooganisasian dan pengendalian bermacam-macam fungsi pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga :
1. Tujuan untuk apa perkumpulan didirikan dan dicapai secara efisien dan efektif.
2. Tujuan semua pegawai dilayani sampai tingkat optimal.
3. Tujuan masyarakat diperhatikan dan dilayani dengan baik ( Michel J.Jucius )
B. KOMPONEN MSDM DI PUSKESMAS
Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan dan pemimpin. Penerapan MSDM pada Puskesmas, maka komponen MSDM yang ada meliputi ;
1. Pengusaha
Sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai tujuan organisasi bersifat pengabdian sosial, yang dipandang sebagai pengusaha disini adalah Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah menjamin kelangsungan kegiatan pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh Puskesmas. Modal yang diinvestasikan pemerintah tadi dapat berupa anggaran atau pembiayaan operasional kegiatan Puskesmas, biaya subsidi pelayanan kesehatan dasar dan biaya subsidi Jaminan kesehatan masyarakat miskin
2. Karyawan
Karyawan di Puskesmas merupakan kekayaan utama ( asset ) yang menentukan baik buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan. Kualitas dan kuantitas karyawan sebanding dengan beragamnya keahlian / profesi yang ada di Puskesmas. Semakin banyak karyawan maka pelayanan menjadi efisien karena pelayanan menjadi cepat, mudah ditemui dan terarah. Semakin beragam profesi yang ada maka pelayanan kesehatan menjadi efektif karena semakin beragam jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan.
3. Pemimpin atau manajer
Pemimpin yang ada di Puskesmas terdiri atas kepala Puskesmas , kepala unit program dan pengelola program kegiatan.
Kepala Puskesmas merupakan pejabat struktural yang ditunjuk dan dilantik oleh pemerintah. Kriteria personalia kepala Puskesmas dipersyaratkan haruys seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat, misalnya Dokter, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Farmasi, Sarjana Keperawatan. Kepala Puskesmas adalah penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Sesuai tanggung jawab tersebut dan besarnya peran Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraaan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan , menurut Depkes RI ( 2006 ) maka jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon III B.
Kepala unit program dan pengelola program merupakan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan. Umumnya pejabat kepala unit dan pengelola disesuaikan dengan jabatan fungsional yang menjabat sehingga keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas-tugas program yang akan dijalankan.
METODE PENDEKATAN MSDM DI PUSKESMAS
Metode pendekatan MSDM di Puskesmas umumnya lebih mengarah kepada metode pendekatan sistem sosial dimana manajer atau Kepala Puskesmas menyadari bahwa tujuan organisasi akan tercapai jika terbina hubungan kerjasama yang harmonis antar sesama karyawan, serta terjadi interaksi yang baik diantara semua karyawan. Setiap karyawan betapapun rendah kedudukannya dan kecil jasanya harus tetap mendapa penghargaan yang baik agar tujuan organisasi tercapai. Metode pendekatan sosial lebih mengutamakan kepada hubungan harmonis,interaksi yang baik, saling menghargai, saling membutuhkan dan saling mengisi sehingga terdapat suatu total sistem ( input,proses dan output ) yang baik. Kepala Puskesmas haruslah menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan, loyalitas dan partipasi dari karyawan. Pendekatan system sosial menekankan kepada kesadaran atas tugas dan tanggung jawab setiap individu maupun kelompok agar kepuasan kerja karyawan dan tujuan Puskesmas mencapai hasil yang optimal.
C. FUNGSI MSDM DI PUSKESMAS
1. Perencanaan
Perencanaan tenaga kesehatan di Puskesmas harus sesuai dengan tingkat kebutuhan Puskesmas dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan yang baik dimulai dengan menetapkan program kepegawaian. Jumlah dan macam profesi tenaga kesehatan di tiap Puskesmas tentu berbeda . Puskesmas di perkotaan akan berbeda SDM nya dengan Puskesmas di pedesaan. Puskesmas rawat inap dan UGD akan lebih berbeda lagi dengan Puskesmas biasa . Perencanaan SDM Puskesmas akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Puskesmas itu sendiri.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian karyawan Puskesmas mengacu kepada peraturan dan perundangan pemerintah yang berlaku dimana setiap karyawan akan ditetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang integrasi dan koordinasinya dalam struktur organisasi Puskesmas.
3. Pengarahan
Pengarahan karyawan Puskesmas ditentukan dengan kebijakan Kepala Puskesmas. Tiap karyawan akan diarahkan agar dapat bekerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan Puskesmas. Tiap karyawan diharuskan memliki rencana kerja program masing- masing dan langkah- langkah strategi untuk pencapaian rencana kegiatan tersebut.
4. Pengendalian
Pengendalian atau controlling karyawan Puskesmas selama ini meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. Pengendalian dilakukan melalui penilaian yang dilakukan setiap tahun berupa Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3).
5. Pengadaan
Proses pengadaan karyawan Puskesmas yang juga merupakan pegawai atau aparatur pemerintah selama ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ). Puskesmas hanya mengusulkan pengadaan pegawai berupa jumlah dan jenis profesi yang dibutuhkan kepada Dinas Kesehatan.
6. Pengembangan
Pengembangan karyawan Puskesmas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan ( Diklat ) yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Ada dua macam pendidikan dan pelatihan yang dijalankan, yaitu diklat teknis dan diklat fungsional.
7. Kompensasi
Sebagai aparatur pemerintah, kompensasi yang diberikan kepada karyawan Puskesmas adalah gaji pokok pegawai yang diterima rutin setiap bulan, tunjangan fungsional dan tunjangan kinerja.
8. Pengintegrasian
Pengintegrasian antara kepentingan Puskesmas dan kepentingan karyawan selama ini dijalankan secara demokratis agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Program-program Puskesmas yang merupakan tujuan Puskesmas harus dijalankan oleh setiap karyawan, sebaliknya Puskesmas juga harus memperhatikan hak- hak karyawannya, seperti cuti, mendapatkan gaji dan mendapatkan tunjangan lainnya bila mampu.
9. Pemeliharaan
Pemeliharaan kesehatan karyawan Puskesmas dan keluarganya telah diatur oleh perusahaan asuransi kesehatan milik pemerintah, yaitu PT.Askes. Melalui Askes, pemeliharaan kesehatan karyawan Puskesmas terjamin walaupun pada kenyataannya belum terpenuhi secara optimal. Sebagai pekerja kesehatan yang membantu PT.Askes dalam menjalankan programnya, pemeliharaan kesehatan yang mereka berikan belum maksimal, misalnya belum adanya pemeriksaan rutin kesehatan secara berkala terhadap setiap karyawan Puskesmas yang beresiko tinggi.
10. Kedisiplinan
Kedisiplinan karyawan Puskesmas yang juga aparatur pemerintah adalah kesadaran mereka sebagai pegawai untuk mentaati peraturan- peraturan kepegawaian yang berlaku saat ini.
11. Pemberhentian
Sebagai aparatur pemerintah, pemberhentian karyawan Puskesmas tidak dapat dilakukan oleh Kepala Puskesmas. Pemberhentian dilakukan oleh BKD berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap pelanggaran- pelanggaran peraturan kepegawaian yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
PENGADAAN KARYAWAN PUSKESMAS
Pengadaan adalah fungsi operasional pertama manajemen SDM. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting , sulit dan kompleks kerena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten serasi serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin ( SP Hasibuan,2008)
Dalam manajemen SDM, karyawan adalah asset utama perusahaan. Sedangkan dalam manajemen personalia karyawan dianggab sebagai factor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif.
Pengadaan karyawan Puskesmas tidak terlepas dengan pengadaan apatur atau pegawai negeri sipil yang dilakukan pemerintah. Kualitas dan kuantitas karyawan yang dicari harus sesuai dengan kebutuhan Puskesmas yang ada berdasarkan usulan Puskesmas ke Dinas Kesehatan sebelumnya.
A. Analisis Pekerjaan Karyawan Puskesmas
Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan atau instansi agar tujuan tercapai. Analisis pekerjaan akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan,standar pekerjaan, konteks pekerjaan, pengerahan personalia, prilaku manusia dan alat- alat yang dibutuhkan.
Analisis pekerjaan karyawan Puskesmas sejalan dengan peran Puskesmas sebagai pusat pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama atau dasar di masyarakat. Karyawan Puskesmas didominasi oleh tenaga kesehatan dari beragam profesi. Semakin kompleks pelayanan yang diberikan, tingginya kunjungan orang yang memerlukan pelayanan, Puskesmas di perkotaaan atau Puskesmas dengan fasilitas tertentu tentu semakin banyak dan beragam karyawan yang dibutuhkan. Sebagai standar minimal jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah berdasarkan enam program kesehatan wajib dan satu atau lebih program pengembangan.
B. Uraian Pekerjaan dan Uraian Jabatan Karyawan Puskesmas
1. Uraian Pekerjaan dan spesifikasi Pekerjaan
Berdasarkan jabatan fungsional yang ada di Puskesmas, maka uraian jabatan yang diformasikan adalah :
a. Dokter , lulusan Pendidikan Kedokteran Umum dan Profesi dokter, jabatan minimal pertama diangkat adalah Dokter Pertama golongan ruang III b
b. Gokter gigi, lulusan Pendidikan Kedokteran gigi dan Profesi dokter gigi, jabatan minimal adalah Dokter gigi Pertama golongan ruang III b
c. Apoteker, lulusan Pendidikan Apoteker dan Profesi apoteker, jabatan minimal adalah Apoteker Pertama golongan ruang III b
d. Perawat, lulusan Pendidikan Akademi perawat atau S 1 Keperawatan, jabatan minimal adalah Perawat Pelaksana / II c ( lulusan D III ) atau Perawat Pertama golongan ruang III a ( Lulusan S 1 Keperawatan )
e. Bidan, lulusan Pendidikan Diploma I/III Akademi kebidanan, jabatan minimal adalah Bidan Pelaksana Pemula golongan ruang II a (Lulusan DI kebidanan) atau Bidan Pelaksana / II c ( lulusan D III Kebidanan)
f. Sanitarian dan Nutrisionis,lulusan Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan / gizi, jabatan minimal adalah Sanitarian atau nutrisionis pelaksana / II c ( lulusan D III )
g. Perawat gigi dan analis kesehatan , lulusan Sekolah Pembantu Rawai Gigi atau Sekolah Menengah Analis Kesehatan, jabatan minimal adalah perawat gigi pelaksana pemula dan pranata laboratorium kesehatan pelaksana pemula ( Lulusan SPRG dan SMAK)
2. Uraian Jabatan
a. Kepala Puskesmas, seorang sarjana kesehatan , minimal golongan III b,
b. Kepala Urusan Tata Usaha, Sarjana umum/ kesehatan, minimal golongan III a, eselon IV b
c. Kepala Unit Program atau pengelola Program , seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan
PENGEMBANGAN KARYAWAN PUSKESMAS
Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/ jabatan melalui pendidikan dan latihan ( SP Hasibuan ,2008)
Pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmaniah dan rohaniah yang berlangsung seumur hidup, baik didalam maupaun diluar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila ( Inpres RI No.15/ 1974)
Latihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untk memperolah dan meningkatkan ketrampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relative singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. ( Inpres RI No.15/ 1974)
A. METODE PENGEMBANGAN KARYAWAN
Program pengembangan karyawan Puskesmas terikat dengan program pengembangan Aparatur/ Pegawai Negeri sipil yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Departemen Kesehatan, Pemerintah Propinsi/ Daerah dan atau Badan Diklat terkait, seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan ( Bapelkes).
Sebagai aparatur atau pegawai negeri sipil, ada dua macam Diklat yang dapat diikuti oleh karyawan Puskesmas, yaitu diklat struktural dan diklat fungsional.
1. Diklat Struktural
Diklat struktural merupakan diklat penjenjangan jabatan struktural yang dilaksanakan sebagai persiapan seorang pegawai negeri sipil untuk menempati posisi eselonering jabatan tertentu sesuai pangkat , jabatan , pengalaman dan prestasi yang bersangkutan.
Diklat struktural karyawan Puskesmas umumnya yang pernah diikuti adalah Diklat Prajabatan golongan II atau III. Diklat struktural selanjutnya tidak diikuti karena hampir semua karyawan Puskesmas merupakan pejabat fungsional. Diklatpim biasanya hanya diiukuti oleh mereka yang berkeinginan, dipromosikan atau yang telah duduk pada jabatan struktural tertentu, Misalnya Kepala Puskesmas, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan.
2. Diklat Fungsional
Diklat fungsional merupakan diklat yang diperuntukan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dilakukan sebagai pembekalan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya selanjutnya.
Beberapa diklat fungsional tenaga kesehatan yang sering dilakukan, misalnya ;
a. Diklat fungsional tenaga Dokter / dokter gigi
b. Diklat fungsional tenaga Perawat
c. Diklat fungsional tenaga Bidan
d. Diklat fungsional tenaga Epidemiologi Kesehatan
3. Diklat Teknis
Diklat teknis merupakan diklat fungsional tambahan bagi karyawan yang dalam tugas fungsionalnya diserahi bidang pekerjaan tertentu yang diharuskan memiliki keahlian lebih terhadap bidang pekerjaan tersebut. Diklat teknis biasanya dilakukan sebagai persiapan seseorang untuk memegang suatu pekerjaan yang memerlukan tingkat keahlian, ketelitian dan keakuratan yang spesifik , pada masa pendidikan sebelumnya keahlian tersebut belum atau tidak pernah didapatkan .
Beberapa diklat teknis fungsional kesehatan yang sering dilakukan, misalnya ;
a. Diklat teknis Manajemen Terpadu Balita Sakit ( MTBS )
e. Diklat teknis Petugas Imunisasi Puskesmas
f. Diklat teknis Petugas TBC Puskesmas
g. Diklat teknis Petugas Diare Puskesmas
h. Diklat teknis Petugas Kusta Puskesmas
i. Diklat teknis petugas Laboratorium Puskesmas
B. PENILAIAN PRESTASI KARYAWAN
Penilainan prestasi karyawan adalah penilaian terhadap prestasi kerja yaitu menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan.
Sebagai aparatur Negara, penilaian prestasi karyawan Puskesmas mengikuti standar penilaian umum yang berlaku pada penilaian prestasi pekerjaan pegawai negeri sipil berdasar peraturan kepegawaian saat ini, yaitu dengan menetapkan penilaian prestasi pekerjaaan yang terhimpun dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) setiap akhir tahun.
Ada delapan unsur yang dinilai pada format DP 3 saat ini yang berlaku juga untuk penilaian karyawan Puskesmas, yaitu ; Kesetiaan, Prestasi kerja, Tanggung jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa, Kepemimpinan.
Hasil penilaian DP 3 karyawan Puskesmas akan sangat berguna untuk promosi yang bersangkutan ke jenjang kepangkatan selanjutnya, terutama pejabat fungsional yang dimungkinkan untuk dapat naik pangkat lebih cepat dibandingkan staf atau pejabat struktural. Hasil penilaian DP 3 juga mempengaruhi kebijakan Pimpinan atau Kepala Puskesmas terhadap kelangsungan jabatan fungsional yang bersangkutan. Misalnya, bila dalam empat tahun seorang pejabat fungsional tidak mampu mengumpulan angkat kredit minimum , maka pejabat fungsional harus mendapat teguran tertulis bahkan sampai pencabutan jabatan dan tunjangan fungsional yang bersangkutan bila toleransi waktu pemenuhan nilai angka kerdit tadi tidak pula mampu terpenuhi
Daftar Pustaka
Departemen Kesehatan ( 1998 ) “Administrasi Pusat Kesehatan Masyarakat “ Depkes, Jakarta
Departemen Kesehatan ( 2006 ) “ Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat “ Depkes, Jakarta
Departemen Kesehatan ( 2006 ) “ Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota “ Depkes, Jakarta
Lembaga Administrasi Negara RI ( 2003 ), “ Etika Organisasi Pemerintah” LAN RI, Jakarta
Malayu SP Hasibuan ( 2008 ) ,” Manajemen Sumber Daya Manusia” Bumi Aksara, Jakarta
Puskesmas Sungkai ( 2008 ) ,” laporan Tahunan Puskesmas Sungkai tahun 2008 “ , Puskesmas Sungkai , tidak dipublikasikan
Puskesmas Sungkai ( 2008 ) ,” laporan Penilaian Kinerja Puskesmas Sungkai tahun 2008 “ Puskesmas Sungkai , tidak dipublikasikan
Puskesmas Sungkai ( 2007 ) ,” Perencanaan Tingkat Puskesmas Tahun 2009 “ Pukesmas Sungkai, tidak dipublikasikan
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar ( 2006 ) ,” Peraturan Bupati Banjar No 26 tahun 2005 tentang Organisasi dn tata kerja Puskesmas di Kabuapaten Banjar ”